Pemerintah daerah di Inggris berada pada risiko ‘serius’ terhadap ‘keruntuhan yang meluas’
Pemerintah daerah di Inggris, Skotlandia dan Wales menghadapi kekurangan dana sebesar £4,3 miliar ($5,6 miliar) pada tahun mendatang, menurut sebuah laporan baru. Hal ini dapat memaksa pengurangan lapangan kerja dan layanan penting, seperti pengumpulan sampah.
Dalam sebuah surat kabar pada hari Senin, Unison, serikat pekerja terbesar di Inggris. Memperingatkan bahwa, tanpa dana darurat tambahan untuk menutupi kekurangan yang diperkirakan terjadi pada tahun keuangan 2025-2026, “ada risiko serius runtuhnya pemerintahan daerah secara luas.”
Kesenjangan pendanaan yang dihadapi dewan lokal diperkirakan akan membengkak menjadi £8,5 miliar ($11,1 miliar) pada tahun berikutnya. Menurut laporan tersebut, yang didasarkan pada laporan keuangan yang tersedia untuk umum dan perkiraan beberapa dewan mengenai kekurangan dana yang diberikan kepada Unison.
Laporan ini muncul ketika pemerintahan Partai Buruh yang baru-baru ini terpilih di Inggris bersiap untuk mengungkap rencana pendanaan pemerintah daerah dalam anggaran pertamanya bulan depan, setelah mengungkapkan “lubang hitam” senilai £22 miliar ($29 miliar) dalam keuangan negara pada bulan Juli.
Pemerintah daerah di Inggris berada pada risiko ‘serius’ terhadap ‘keruntuhan yang meluas’
Unison mengatakan banyak otoritas pemerintah daerah terpaksa menjual tanah dan bangunan, serta mengurangi layanan. Seperti pengumpulan sampah, perpustakaan dan toilet umum untuk memenuhi kewajiban hukum untuk menyeimbangkan pembukuan mereka.
Dalam pidatonya bulan lalu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memperingatkan bahwa anggaran “akan sangat menyusahkan.” Mengisyaratkan kenaikan pajak. “Kami harus mengambil keputusan sulit,” katanya.
Banyak pemerintah daerah di Inggris menghadapi kekurangan pendanaan yang kronis selama satu dekade terakhir. Sebagian disebabkan oleh pemotongan dana yang besar dari pemerintah pusat pada tahun 2010an.
Setelah memperhitungkan inflasi, dewan di Inggris telah kehilangan 9% “pendanaan inti” – yang terdiri dari dana dari pemerintah pusat dan pajak daerah – antara tahun 2010 dan tahun ini, menurut Institute for Fiscal Studies (IFS). Jumlah tersebut berarti pengurangan sebesar 18% per penduduk seiring dengan pertumbuhan populasi.
Birmingham, kota terbesar di Inggris setelah London. Secara efektif menyatakan dirinya bangkrut setahun yang lalu. Menghentikan semua pengeluaran kecuali untuk layanan penting.
Pada bulan Maret, dewan kota menyetujui “salah satu paket pemotongan pemerintah daerah terbesar dalam sejarah,” menurut Unison, “termasuk rencana untuk menghilangkan hingga 600 pekerjaan, memangkas dana perawatan sosial dan layanan anak-anak. Dan mengurangi pengumpulan sampah.”
Unison mencatat bahwa sejak tahun 2018. Delapan dewan telah mengeluarkan apa yang disebut pemberitahuan pasal 114, yang berarti mereka bangkrut.
