Kaleidoskop 2023: Huru-Hara Pencemaran Udara Jakarta dan Beragam Langkah tidak Hebat Menanganinya. DKI Jakarta dan sekelilingnya alami pengurangan kualitas udara sampai berulang-kali menempati posisi sebagai kota berpolusi di dunia versus instansi pemantau pencemaran udara asal Swiss, IQAir, di tengah 2023.
Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta dan pemda di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan pemerintahan pusat dibikin pusing secara jeleknya kualitas udara.
Berbagai ragam peraturan dilaksanakan pemerintahan, dimulai dari implementasi kerja di rumah (WFH) 50 % untuk aparat sipil negara, tilang tes emisi, penutupan beberapa pabrik yang disinyalir menyumbangkan pencemaran, menanam pohon, sampai modifikasi cuaca.
Langkah yang tidak biasa juga dilaksanakan pemerintahan seperti penyemprotan air di atas gedung dan mobil pemadam kebakaran yang berkeliling-keliling. Tetapi, kualitas udara di Jakarta dan sekelilingnya tidak juga makin membaik.
Berikut 1001 langkah pemerintahan menangani pencemaran udara Jakarta yang Tempo kumpulkan dalam kaleidoskop 2023:
Luhut Memimpin Satuan tugas Pengatasan Pencemaran Udara Jabodetabek
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman. Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Unit Pekerjaan Pengatasan Pencemaran Udara di Jabodetabek pada 29 Agustus 2023.
Pemerintahan menyebutkan 44 % pencemaran udara Jabodetabek karena kendaraan motor, 34 % dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan bekasnya dari rumah tangga.
Luhut juga memaparkan beberapa taktiknya, dimulai dari pemercepatan perubahan ke kendaraan listrik. Memasangkan water mist generator di beberapa gedung tinggi di Jakarta, menekan suplai listrik dari PLTU, sampai memproses sampah jadi listrik.
Kaleidoskop 2023: Huru-Hara Pencemaran Udara Jakarta dan Beragam Langkah tidak Hebat Menanganinya.
ASN WFH 50 %
Tidak cuma Luhut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut bergerak menangani pencemaran udara. Dia mengeluarkan Perintah Mendagri (Inmendagri) ke beberapa kepala wilayah di daerah Jabodetabek untuk menangani kualitas udara yang lebih buruk.
Salah satunya perintahnya ialah berlakukan mekanisme kerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 % untuk ASN di lingkungan piranti wilayah dan pegawai BUMN dan BUMD.
Pemerintah provinsi DKI juga berlakukan WFH 50 % untuk ASN-nya sepanjang 3 bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Tetapi, strategi ini tidak efisien turunkan pencemaran udara.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta faksi swasta turut mengaplikasikan WFH 50 % untuk betul-betul kurangi pencemaran. Ya jika ingin keluar, sekitar-sekitar rumah yang ingin berbelanja. Jika saya, ini kan guyon, bergurauan Bapak Heru” katanya.
