ASN Pemerintah kota Bandung Disuruh Menjaga Netralitas dalam Pemilu 2024. Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memperjelas, ASN di Pemerintah kota Bandung harus jaga netralitas pada Pemilu 2024. Bila menyalahi, pemerintahan kota disebutkan tidak enggan beri ancaman.
“Netralitas ASN itu telah satu kewajiban. Saya meminta ASN di Pemerintah kota Bandung untuk menjaga netralitas,” kata Bambang dalam penjelasannya di Bandung, Senin, 22 Januari 2024.
Bambang memperjelas, bila ada ASN yang menyalahi akan dikenai ancaman sama sesuai ketetapan yang berjalan. “Sebab ada ketetapannya, jika ada yang menyalahi,” ucapnya.
Semua komponen warga, ikat Bambang, diharap bisa jaga kondusifitas sepanjang berjalannya Pemilu 2024 yang hendak diadakan 14 Februari kedepan, pada peristiwa Pemilihan kepala daerah Serempak, bulan November 2024.
“Kami mengharap Pemilu 2024 jalan aman. Kita berdoa, berusaha semoga semuanya aman,” bebernya.
Awalnya, Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jawa barat) kantongi sekitar 67 sangkaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sekitar 20 sangkaan pelanggaran Pemilu itu dilaksanakan oleh abdi negara.
Menurut Ketua Jawa barat, Zacky Muhammad Zam Zam, abdi negara yang diperhitungkan menyalahi ketentuan Pemilu 2024 itu ialah aparat sipil negara (ASN), kades dan piranti dusun karena dipandang tidak netral atau memberikan dukungan salah satunya peserta Pemilu.
Ada yang jalan (proses hukum), ada yang telah putus referensi dari BKN (Tubuh Kepegawaian Negara). Ancaman terberat itu dapat penghentian (dikeluarkan),” tutur Zacky, Bandung, Senin, 22 Januari 2024.
Zacky menjelaskan penemuan dan laporan yang terterima oleh Bawaslu Jawa barat dari 27 kabupaten dan kota ini jadi peringatan awal untuk pelaksana aparat negara. Karena itu, Bawaslu Jawa barat akan mengoptimalkan usaha protektif dan perlakuan penangkalan.
Zacky menghimbau semua ASN memperkuat lagi loyalitas netralitas seperti ditata dalam Undang Undang No tujuh tahun 2017 pasal 280.
ASN Pemerintah kota Bandung Disuruh Menjaga Netralitas dalam Pemilu 2024
“Keinginannya dari 20 kasus yang. Barusan atau yang telah diatasi oleh Bawaslu ini jadi 20 kasus yang paling akhir dalam Pemilu tahun 2024. Bahkan juga mendekati pilkada tahun 2024 kedepan,” kata Zacky.
Salah satunya langkah mengingati lagi masalah netralitas ASN ini, Bawaslu terus merajut komunikasi menerus dengan Pemerintahan Jawa Barat.
Walau saat sebelum masuk tingkatan kampanye Pemilu 2024 ini, beragam usaha publikasi dan anjuran supaya ASN netral sudah dilaksanakan.
“Tapi memang pada realitanya masih saja beberapa kasus yang terkait dengan netralitas ASN yang terjadi di daerah Propinsi Jawa Barat,” sebut Zacky.
