Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi masalah pendapat kebohongan di penyeleksian umum atau Pemilu 2024 yang diekspos oleh film Dirty Vote. Dalam film besutan Dandhy Laksono itu, team Ganjar-Mahfud diperhitungkan mengerjakan kebohongan dengan bukti Kontrak Kredibilitas Pj Bupati Sorong untuk menentramkan Ganjar-Mahfud.
“Apa yang berlangsung di Sorong tak bebas dari proses OTT (operasi tangkap tangan) yang ketika itu dilaksanakan. Kami kita kenal OTT itu setorannya ke siapa, yang pasti tidak ke 03. 03 pergerakkan di tengahnya warga, tanpa penyelewengan lantaran kami sangat percaya di jalan kebenaran itu,” kata Hasto di Lokasi Menteng, Jakarta Pusat, di Ahad, 11 Februari 2024.
Diluar itu, Hasto mengakui apabila partainya pengin menang dengan enteng. Tinggal perpanjang saja zaman posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tetapi, Hasto mengatakan cara itu tak diputuskan lantaran menyalahi konstitusi.
Berita Calpres Dugaan Kecurangan Ganjar-Mahfud Disebut dalam Dirty Vote, Hasto: Kalau Kami Ingin Menang Enak, Perpanjang Saja Pak Jokowi
Bermacam kebohongan diperhitungkan berlangsung mendekati Pemilu 2024. Film dokumenter eksplanatori bertema Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono membuka usaha penguasa untuk menolong pemenangan salah satunya pasangan capres dan cawapres.
Tetapi. Dalam film itu pun mengusik masalah pendapat kebohongan masalah Kontrak Kredibilitas di antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Wilayah Papua Barat untuk meraih kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan presiden 2024. Terdakwa pendapat tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditandai membuat nota kesepakatan dengan Brigjen TNI TSP. Silaban untuk cari support dan memberi kontributor nada di pilpres 2024 minimum sejumlah 60 prosen +1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong
Sedangkan, dalam film ini, tiga ahli hukum seperti Bivitri Susanti. Zainal Bijaksanain Mochtar. Dan Feri Amsari kupas usaha kebohongan yang terancang, struktural, dan masif dalam film itu. Ke-3 figure pakar hukum itu sepanjang ini aktif dalam pergerakan antikorupsi.
Dalam account X @satyabumi menjelaskan film Dirty Vote bakal ditampilkan pertama di Ahad, 11 Januari 2024 jam 11.00. Dalam tambahan posting itu, ada trailer dengan waktu 02.13 masalah film itu.
Ahli Hukum Bivitri Susanti menjelaskan pertimbangannya terikut dalam film Dirty Vote. Bivitri mengatakan terdapat banyak kebohongan dalam Pemilu 2024.
